Wacana Melegalkan Penambangan Batu Kapur, ‘Tenggelamkan Saja Nusa Penida’

NUSA PENIDA, NUSA PENIDA POST

Mayarakat Nusa Penida kembali dikejutkan dengan wacana melegalkan tambang batu kapur di kawasan tersebut setelah sebelumnya juga sempat hangat dengan isu pemindahan Lapas kelas II A Kerobokan. Wacana ini muncul terkait revisi penetapan wilayah pertambangan yang telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2014 lalu. Sejumlah pihak mengusulkan agar sebagian kawasan dijadikan wilayah pertambangan, termasuk Pulau Nusa Penida dengan tambang batu kapurnya.

Kepulauan Nusa Penida didominasi topografi perbukitan batu kapur

Usulan ini ternyata mendapat penolakan dari masyarakat setempat yang dinilai bertentangan dengan penetapan kawasan konservasi bahkan ada komentar lebih baik tenggelamkan saja Nusa Penida. “Gini saja,biar gak ruwet, tenggelamkan saja,” ucap warga dalam perbincangan.

Penambangan besar-besaran dikhawatirkan akan menyebabkan kerusakan ekologi, sosial-ekonomi, pencemaran limbah, polusi udara dan dampak buruk jangka panjang. Legalnya penambangan batu kapur akan menjadi celah masuknya korporasi dan perusahaan besar untuk melakukan eksploitasi secara massive termasuk mendirikan pabrik semen. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Karta untuk program Pascasarjana tentang pemanfaatan batu kapur Nusa Penida teraktivasi untuk meningkatkan kualitas bioetanol ditemukan sejumlah kandungan baik itu kalsium, silikon dan unsur yang bisa diolah menjadi bahan semen.

“Memang ada sejumlah unsur dari  hasil penelitian, ada kalsium, silikon termasuk kandungan yang bisa menjadi bahan dasar semen tetapi coba gali potensi yang lain. Tambang itu hanya kepentingan sesaat yang merugikan. Belum lagi dampaknya dalam jangka panjang, semua akan rusak. Pulau ini kecil mengapa harus ditambang lagi,” ujar Wayan yang dikonfirmasi Jumat siang (14/4).

Pulau kecil dengan luas 202 kilometer persegi  ini kini sedang berbenah menyambut pariwisata. Jika penambangan dilegalkan bukan tidak mungkin pariwisata akan terhenti. Keindahan alam yang menjadi pesona akan hilang dan berganti menjadi industri tambang. I Putu Gde Sukawidana bahkan menyebut sederet dampak penambangan besar-besaran yang melibatkan korporasi, mulai dari rusaknya alam, polusi dan matinya industri pariwisata mengingat kawasan ini sangat kecil. Pembukaan tambang juga dianggap hanya menguntungkan pengusaha besar dan dipasitkan menyisakan problematika lingkungan di kemudian hari.

“Alamnya pasti rusak termasuk polusi dan ketidaknyamanan. Ini akan berimbas buruk pada industri pariwisata. Kalau alam sudah rusak, lalu jual apa pariwisatanya lagipula yang diuntungkan paling korporasi besar. Mereka juga bisa pergi kapan saja dengan menyisakan kerusakan parah, kita hanya meratapi kerusakan,” jelas Sukawidana.

Sementara tokoh masyarakat I Ketut Pesta yang dikonfirmasi menjelaskan wacana tambang batu kapur juga sempat terjadi beberapa tahun silam, saat itu masyarakat juga melakukan penolakan keras. Pengerukan bukit saat itu di daerah Karangsari (seputaran Pura Goa Giri Putri) untuk dijadikan tanah urug dalam program reklamasi daerah Serangan namun waktu itu banyak pihak yang menolak, sehingga wacana tersebut bisa diurungkan. Banyak pihak juga menduga usulan wilayah tambang saat ini terkait wacana reklamasi Teluk Benoa. Jika reklamasi tersebut direalisasikan tentu membutuhkan tanah urug yang begitu banyak dan konon masyarakat Lombok sudah menolak untuk memberikan tanah urug. Sebagian orang mungkin sedang berpikir untuk menjadikan Nusa Penida sebagai alternatif penyumbang tanah urug untuk proyek ini.

“Menjadikan Nusa Penida sebagai wilayah pertambangan, sadar atau tidak akan merusak topograpi, merusak ekosistem darat, berpotensi terjadinya tanah longsor yang secara perlahan bisa saja menenggelamkan pulau kecil ini,” papar Ketut Pesta

“Saya berharap para pemegang kuasa arif dan bijaksana dalam menyikapi masalah ini,” imbuhnya

Reporter: I Gede Sumadi

Editor: NPM