Ujung Tombak Desa Dilantik, Undang-undang Desa Beri Ruang Kelola Potensi

SEMARAPURA, NUSA PENIDA POST

Implementasi undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 memberi ruang yang lebih luas untuk memulai pembangun dari bawah atau wilayah terkecil. Pada tataran kebijakan, UU No. 6 Tahun 2014 ini akan memeratkan pembangunan dan mengurangi konsentrasi pembangunan yang hanya berpusat di perkotaan. Undang-undang ini juga semakin mengukuhkan peran strategis aparatur desa, utamanya kepala desa atau perbekel. Dana segar yang masuk ke kas desa sebesar Rp 1.400.000.000 dari APBN bisa mendorong pembangunan. Namun kekhawatiran lain juga merebak karena bisa memunculkan potensi korupsi. Pemerintah desa mesti diwanti-wanti agar tidak bernasib sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten yang banyak tersandung korupsi yang berujung di pesakitan.

Delapan perbekel dilantikan bersamaan oleh Bupati Klungkung, Selasa (19/5)

Delapan perbekel dilantikan bersamaan oleh Bupati Klungkung, Selasa (19/5)

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar senantiasa hati-hati dan cermat dalam pengelolaan keuangan desa,” demikian yang diungkapkan Bupati Klungkung saat melantik 8 perbekel secara serentak di Balai Budaya, Ida I Dewa Agung Istri Kanya, Selasa (19/5) lalu.

Pada pelantikan bersama ini, setidaknya ada 8 perbekel yang dilantik, dua diantaranya merupakan perbekel incumbent, yakni Perbekel Desa Banjarangkan, I Wayan Gede Suastika dan Perbekel Gunaksa, Kecamatan Dawan atas nama I Ketut Budiarta. Sementara 6 perbekel lainnya merupakan wajah baru.  Perbekel Desa Negari kini dijabat I Gusti Agung Ngurah Agung, Perbekel Desa Getakan oleh Cokorda Putra Parwata dan Perbekel Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan diisi I Nyoman Dana Adiyasa. Berikutnya Perbekel Desa Tegak, I Ketut Sujana, Perbekel Desa Selisihan, I Nengah Sucitra dan Perbekel Desa Akah, Kecamatan Klungkung, I Nyoman Sujati.

Undang-undang Desa yang mulai berlaku ibarat dua mata pisau, satu sisi memiliki peran besar dalam memfasilitasi pembangunan. Sebaliknya jika salah kelola, bukan tak mungkin aparat desa akan merasakan dinginnya berada dibalik jeruji besi. Pada bagian kedua, pasal 26 secara jelas dinyatakan bagaimana peran, hak, wewenang serta tugas seorang kepala desa termasuk kewajiban yang diatur pada pasal berikutnya.

Dihadapan para perbekel, Suwirta menekankan beberapa hal khususnya dalam menyikapi pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya. Perbekel yang menjadi ujung tombak pembangunan harus bisa menjaga ketertiban desa, menggali dan mengembangkan potensi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Laksanakan tertib administrasi baik pemerintahan maupun kependudukan,” imbuh bupati asal Ceningan ini.

Reporter: Santana Ja Dewa

Editor: I Gede Sumadi