Tajuk Rencana: Dinasti Politik, Benalu Demokrasi

Nusa Penida Post

Politik dan demokrasi diibaratkan sisi mata uang yang saling melengkapi dan memiliki sifat dependent. Politik menjadi struktur pembentuk demokrasi yang tidak akan lahir tanpa didahului konsensus politik. Kata demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, dēmokratía  yang berarti kekuasaan rakyat. Kalau dicermati sepanjang sejarah kuno dan modern, pemegang peran demokratis hanya ditempati kaum elit meskipun sekarang ada sedikit pergesaran.

Dinamika politik selalu berubah sporadis tanpa ada skema yang jelas, penuh intrik tipu daya dan berganti rupa hanya dalam hitungan detik. Anehnya, politik yang menggelitik ini dianggap sah-sah saja dengan dalil demokrasi. Indonesia adalah salah satu bangsa yang dengan bangga menepuk  dada sebagai bagian dari tatanan negara demokrasi terbesar di dunia. Namun, plagialism sistem politik dan demokrasi yang dianut dicopot mentah-mentah dengan kiblat negara barat tanpa filterisasi dan adaptasi dengan budaya Nusantara. Para penyembah politik pun sering berargumen bahwa demokrasi memberi ruang kebebasan dan menjamin hak setiap individu tetapi implementasi politik cenderung salah kaprah dan terkesan keblinger. Masyarakat pun secara tidak langsung diajarkan jika penguasaan politik menjadi celah untuk memegang kekuasaan. Tak jarang, aktor panggung politik menghalalkan segala cara demi menguasai tampuk kekuasaan di layar politik dan birokrasi.

Jelang acara pesta demokrasi lima tahunan, masyarakat kembali diajak mendewakan politik. Semua berlomba untuk masuk lingkaran politik yang dianggap path menjadi penguasa, sementara yang sudah mengenyam nikmatnya menjadi penguasa, juga tak kalah menancapkan sendi-sendi kekuasaan dengan menciptakan dinasti-dinasti politik.

Dinasti politik menjadi benalu dalam demokrasi yang cenderung memuluskan KK

Dinasti politik menjadi benalu dalam demokrasi yang cenderung memuluskan KK

Belakang isu dinasti politik semakin santer diperbincangkan seiring terbongkarnya kasus suap di Mahkamah Konstitusi yang menyeret dinasti penguasa di Provinsi Banten. Jauh setelah ditelisik, dinasti politik telah menggerogoti sekaligus menjadi benalu bagi atmosfer demokrasi. Praktek ini diatur sedemikian rupa secara massive, terstruktur dan sistematis. Tidak hanya menguasai satu sistem pemerintahan, dinasti politik mengakar kuat dengan menyasar lembaga legislatif, eksekutif bahkan yudikatif selaku juru adil. Pencaplokan kekuasaan oleh dinasti politik di Banten begitu mencolok, mulai dari bupati, DPRD tingkat II, gubernur, DPRD tingkat I, DPR, DPD bahkan pengadil tertinggi di republik ini pun turut disumbat dengan lembaran rupiah.

Secara tidak langsung, dinasti politik menciptakan raja-raja kecil yang menjadi perpanjangan tangan penguasa. Aroma busuk kebobrokan pun terendus namun lagi-lagi tertutupi oleh kekuasaan yang absolut. Praktek KKN pun tumbuh subur dan melahirkan peluang mengeruk uang negara untuk memperkaya diri. Ambisi menimbun harta kekayaan pribadi semakin menjauhkan harapan rakyat dari rasa keadilan. Penguasaan yang memanfatkan kroni dan power dari semua lini yang dikuasai membuat alat-alat kelengkapan negara terkesan ompong. Dana proyek yang seharusnya untuk kepentingan rakyat pun begitu mudah diselewengkan. Tak heran, dinasti yang berkuasa bergelimang harta dengan sederet barang mewah sementara rakyat menyabung nyawa demi sesuap nasi. Ironis memang, demokrasi yang didaulat memberikan kesamaan hak bagi setiap warga negara justru dikebiri oleh sekelompok orang yang dengan tega merampok hak dan uang rakyat demi kepentingan pribadi serta kelompok.

Reporter: I Gede Sumadi

Editor: Komang Budiarta