Sidak Tim Gabungan, Mayoritas Wahana Ponton Belum Berizin

NUSA PENIDA, NUSA PENIDA POST

Pesona terumbu dengan berbagai biota laut menjadi andalan wisata bahari. Ratusan wisatawan yang datang setiap hari dipastikan dominan menikmati keindahan wisata bawah laut. Sejumlah akomodasi wisata air berupa ponton pun mulai dibangun namun tak sedikit pula yang melanggar dengan membangun di area terlarang.

Tim gabungan melakukan sidak seiring munculnya laporan banyak akomodasi dibangun di kawasan konservasi

Tim gabungan melakukan sidak seiring munculnya laporan banyak akomodasi dibangun di kawasan konservasi

Pembangunan sejumlah akomodasi wisata berupa ponton di beberapa kawasan terumbu karang pun menyisakan persoalan. Kemunculan bangunan wahana bahari ini dianggap tidak sesuai dengan kawasan zonasi yang sudah ditetapkan bahkan sebagian belum memiliki izin namun sudah beroperasi. Banyak pihak menyayangkan pembangunan ponton yang tidak mengindahkan kelestarian terumbu karang justru secara tidak langsung merusaknya. Kawasan zona inti yang seharusnya diperuntukkan sebagai kawasan konservasi semestinya bebas dari bangunan akomodasi. Kepala UPT. KKP Nusa Penida I Nyoman Karyawan yang dikonfrimasi Rabu (24/8) mengakui mayoritas ponton belum mengantongi izin.

“Hampir seluruh ponton yang beroperasi di Nusa Penida sebagai besar belum berizin. Zona terlarang aktifitas ponton sudah kami sosialisasikan sebelumnya. Banyak juga pihak pengelola yang mengatakan proses perizinan ponton sedang dalam proses,” terang Karyawan.

“Bagi pelanggar agar mematuhi aturan demi keberlangsungan hayati bawah laut. Keindahan jangan dirusak, mari jaga bersama-sama,” imbuhnya.

Tim gabungan dari berbagai unsur lembaga melakukan sidak minggu lalu dan mendapati banyak akomodasi ponton yang belum memiliki izin operasi termasuk dibangun di zona konservasi. Sidak dengan melibatkan Polisi Air Polda Bali, Reskrimsus Kepolisian Daerah Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Klungkung, Coral Triangle Center, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar mendata sejumlah ponton agar bisa ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Turunnya tim gabungan terkait laporan makin maraknya keberadaan ponton bodong. Selanjutnya, pelanggaran akan direspon langsung tim Forum Koordinasi Antar Penegak Hukum di Provinsi Bali.

Reporter: Santana Ja Dewa

Editor: I Gede Sumadi