Rencana Detail Tata Ruang, 7 Desa Masuk Kawasan Pariwisata

NUSA PENIDA, NUSA PENIDA POST

Kepulauan Nusa Penida menjadi salah satu Kawasan Strategis Kabupaten  (KSK) Klungkung sekaligus Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Bali. Secara nasional pun wilayah ini ditetapkan sebagai Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN) bersama beberapa destinasi wisata lainnya di seluruh Indonesia. Wilayah yang dipisahkan oleh Selat Badung ini juga masuk kawasan pulau terluar dengan titik Tanjung Sedehing di Banjar Sedehing, Desa Sekartaji.

Ada 7 desa yang masuk kawasan sentra pariwisata di Nusa Penida

Secara keseluruhan, gugusan tiga pulau memiliki luas 20.275 hektar yang terdiri dari 16 desa dinas. Perlahan namun pasti, pariwisata mulai tumbuh dan berkembang cukup pesat. Pulau tandus dengan kuntur berbukit ini ternyata memiliki potensi pariwisata yang sangat besar baik daratan, seni budaya hingga perairan dengan berbagai kekayaan biota laut dan terumbu karang. Tak pelak peluang investasi pun terbuka lebar, pembangunan akomodasi wisata cenderung meningkat namun harus sesuai regulasi zonasi berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Sesuai Perda No. 1 Tahun 2013 yang dilengkapi dengan Rencana Detail Tata Ruang, ada 7 wilayah desa yang masuk kawasan pariwisata dengan luasan 6.895 hektar atau 34,01% dari total luas wilayah kecamatan 20.275 hektar. Adapun ketujuh area yang masuk kawasan pariwisata adalah Desa Pejukutan, Suana, Batununggul, Toya Pakeh, Sakti, Jungutbatu dan Lembongan. Bappeda Klungkung yang diwakili Kadek Puspa dalam paparannya pada acara Camp Inspirasi Wirausaha Muda (24/12) menyebut RDTR diperlukan sebagai pedoman sinkronisasi pemanfaatan ruang, pengembangan infrastruktur serta perijinan sehingga pembangunan tidak mengabaikan berbagai aspek termasuk lingkungan. RDTR juga berguna untuk mendorong percepatan pengembangan wilayah dan akselerasi pembangunan yang didorong sektor unggulan pariwisata.

Tim ahli Pemkab Klungkung bidang pembangunan Dr. I Nyoman Sudipa, S.T.,M.T yang hadir pun menyebut ketujuh desa masuk kawasan efektif pariwisata menjadi sentra pengembangan namun bukan berarti desa lain tidak bisa pengembangkan pariwisata. Pembangunan sarana pendukung pariwisata bisa dilakukan sepanjang tidak berbenturan dengan aturan atau zonasi yang telah ditetapkan.

“Sesuai dengan perda, ada 7 desa yang masuk kawasan pariwisata tetapi bukan berarti desa lain tidak boleh membangun. Tetap bisa membangun sarana penunjang pariwisata sepanjang dilakukan sesuai dengan regulasi pemanfaatan tata ruang,” jelas Sudipa yang juga pernah menjabat sebagai tim ahli Provinsi Bali.

Peserta diskusi yang juga pemilik Batan Sabo Cottage, Pande Bagus Gede Guna Sesana meminta pihak Bappeda atau instansi terkait lebih pro aktif melakukan sosialisasi ke tingkat bawah sehingga pengusaha atau pelaku wisata tidak keliru dalam membangun atau menabrak zonasi yang telah ditetapkan.

“Terus terang kami kurang paham jadi akan lebih baik jika pemerintah dalam hal ini mungkin Bappeda melakukan sosialisasi ke tingkat bawah,” harap Guna.

Reporter: I Gede Sumadi

Editor: I Gede Sumadi & I Komang Budiarta