RDP Senator DPD, Benahi Carut Marut Pendidikan Tinggi

DENPASAR, NUSA PENIDA POST

Dunia pendidikan di Indonesia kerap berada pada posisi dilematis akibat perubahan kebijakan yang tidak sinkron. Pergantian pucuk pimpinan negeri juga membawa kebijakan baru yang terkadang melabrak kebijakan lama alias bongkar pasang aturan, namun korbannya jelas yakni para peserta didik itu sendiri. Kondisi ini bisa dicermati pada pemberlakuan kembali kurikulum 2006 karena kurikulum 2013 dinilai setengah matang. Lagi-lagi, peserta didik hanya jadi kelinci percobaan pembuat kebijakan yang tak pasti.

Kisruh di dunia pendidikan tinggi pun tak kalah keruh. Banyak kebijakan yang tumpang tindih bahkan cenderung gagap pada tataran implementasi. Ada setumpuk persoalan yang belum terselesaikan, masih ada dikotomi antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) berikut program akreditasi yang masih belum optimal termasuk dana hibah yang dianggap tidak mencerminkan keadilan antara PTS dan PTN. Anggota DPD yang membawahi bidang pendidikan pun mengadakan rapat dengar pendapat dengan seluruh pimpinan perguruan tinggi se-Bali yang berlangsung di Aula Kopertis VIII, Senin (9/2). RDP dibuka langsung oleh koordinator Kopertis VIII, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M,Si.

Arya Wedakarna diwawancarai usai RDP dengan pimpinan perguruan tinggi, Senin (9/2/2015)

Arya Wedakarna diwawancarai usai RDP dengan pimpinan perguruan tinggi di lingkungan Kopertis VIII, Senin (9/2/2015)

Senator DPD Bali, Arya Wedakarna yang juga anggota komite III DPD RI hadir selaku narasumber mencoba menjembatani berbagai persoalan pendidikan tinggi di wilayah koordinasi perguruan tinggi swasta wilayah VIII (Kopertis VIII) yang membawahi Bali, NTB dan NTT. Peraih suara terbanyak dari DPD Bali menegaskan bahwa akan ada perubahan besar pada sistem pendidikan di Indonesia. Saat ini pendidikan tinggi tidak lagi berada di bawah kemnetrian pendidikan tetapi digabung dengan kementrian riset dan teknologi.

“Seluruh perguruan tinggi di Indonesia akan disiapkan untuk menjadi pusat riset dan teknologi,” tegas mantan rektor Univesitas Mahendradatta ini.

Ia pun menambahkan ada perubahan status sejumlah perguruan tinggi di bawah kementrian agama termasuk tiga Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) agar berubah menjadi universitas, masing-masing di Jakarta, Klaten dan Sulawesi. Wedakarna juga memaparkan sejumlah program yang akan menjadi prioritas kerja DPD RI. Pada sesi diskusi dan penyerapan aspirasi, setidaknya ada sembilan pimpinan perguruan tinggi yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai permasalah, usul dan saran. Semua masukan ini disimpulkan dan rencananya akan disampaikan pada rapat kerja komite III DPD RI dengan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada Rabu, 11 Pebruari mendatang.

“Kami minta agar tidak ada lagi dikotomi antara PTN dan PTS. Dana PHP PTS itu sangat kecil, dibawah 12 miliar dan mesti diperebutkan oleh hampir 3.000 PTS, ini bagaimana?,” ungkap Ketua STMIK Stikom Bali, Dr. Dadang Hermawan.

Rektor IKIP Sarawasti Tabanan, Dr. Drs. Dewa Nyoman Oka, M.Pd. mengkritisi kebijakan Badan Kepegawaian Daerah sejumlah daerah yang menolak menerima pegawai yang lulus dari program studi yang terakreditasi C. Penolakan ini dinilai tanpa dasar hukum dan bertentangan dengan Pancasila, dan UUD.

“Anak didik saya dua kali berturut-turut juara lomba matematika tingkat nasional tetapi ditolak ketika melamar pekerjaan. Terus terang ini salah satu carut marut pendidikan. Ini bukti nyata dan anak didik kami jadi korban. Apakah kualitas mahasiswa kami kalah dengan perguruan tinggi yang berakreditasi B. Ini tidak adil, biarkan mereka berkompetisi. Itu Dikti yang buat kebijiakan ada akreditasi A, B, C, trus kalau C gak bisa diterima yang kenapa dibuat,” tanyanya dengan nada tinggi.

Masukan-masukan lain juga bermunculan, salah satunya instrumen penilaian pada akreditasi yang dinilai menerapkan standar terlalu tinggi. Program visitasi bagi program studi yang mengajukan akreditasi juga menunggu terlalu lama akibat minimnya sumber daya di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Jatah visitasi pun bisa tembus hampir 3 tahun. Pelaksanaan kelas jauh sejumlah perguruan tinggi ternama juga dikritik habis-habisan karena dianggap mematikan perguruan tinggi lokal. Kebijakan moratorium program studi juga dipandang kurang bijak.

Menanggapi berbagai saran yang masuk, Wedakarna berjanji akan menyampaikan langsung ke pihak terkait salah satunya kementrian yang membawahi pendidikan tinggi.

“Saya jamin apa yang Bapak dan Ibu sampaikan akan menjadi agenda perjuangan yang akan kami sampaikan di rapat kerja nanti. Untuk hasil pertemuan nanti kami akan kirimkan hasilnya ke masing-masing perguruan tinggi,” terang Wedakarna.

Reporter: I Gede Sumadi

Editor: I Komang Budiarta