Pungutan di Sejumlah Objek Dikeluhkan Bisa Rusak Citra Pariwisata

SAKTI, NUSA PENIDA POST

Camp Inspirasi Wirausaha yang digelar Nusa Penida Media, Sabtu (24/12) dihadiri langsung Camat Nusa Penida, I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya, Bappeda Klungkung diwakili Kadek Puspa sementara Dinas Penanaman Modal oleh Dewa Wirya, BPD Klungkung dan Staf Ahli Bidang Pembangunan Klungkung, I Nyoman Sudipa. Diskusi terbuka ini pun mengungkap berbagai isu hangat mulai dari pembangunan infrastruktur, KSPN, tata ruang, daya dukung lingkungan hingga masalah pungutan di sejumlah wisata yang menuai keluhan.

Berbagai persoalan mengemuka di acara Camp Inspirasi Wirausaha yang digelar Nusa Penida Media

Berbagai persoalan mengemuka di acara Camp Inspirasi Wirausaha yang digelar Nusa Penida Media

Para pelaku wisata dan wisatawan menilai pungutan yang dilakukan di berbagai destinasi tidak diimbangi dengan pelayanan sama sekali. Jumlah pungutan yang diambil pun cukup mahal dibandingkan dengan destinasi di Bali daratan dan angkanya berbeda di sejumlah tempat. Kondisi ini bisa menjadi ancaman internal terhadap kebelangsungan pariwisata.

“Biaya pungutannya cukup mahal dan tidak ada pelayanan, sudah kena parkir dan biasa masuk lagi. Ada juga yang tarik pungutan cukup jauh,” ujar I Gede Sukara yang juga tour guide local.

Hal ini juga diamini pengelola Penida Tours I Wayan Darmawan. Pihaknya mengaku tidak keberatan dengan konribusi tetapi harus ada layanan yang tersedia.

“Setidaknya ada layanan parkir, toilet dan tempat sampah. Itu adalah fasilitas penunjang yang seharusnya tersedia,” imbuh Darmawan.

Camat Nusa Penida yang diminta tanggapannya mengaku akan terjun mengecek langsung dan koordinasi. Sesuai aturan pihak desa tidak boleh memungut restribusi kecuali kontribusi yang sudah ditetapkan dengan perareman dan itupun dilakukan desa adat.

Staf ahli bidang pembangunan Klungkung I Nyoman Sudipa menjelaskan pungutan restribusi menjadi wewenang pemerintah daerah. Kontribusi masuk destinasi wisata bisa dilakukan desa adat lewat aturan perareman namun harus disertai dengan layanan dasar.

“Bukan retribusi tetapi kontribusi yang boleh dilakukan oleh desa lewat perareman. Itupun harus disertai juga dengan layanan. Selain itu juga harus ada standar kontribusi jangan sampai image pariwisata rusak dari dalam. Kita akan coba terapkan one island management,” papar Sudipa

Reporter:  I Gede Sumadi

Editore: I Komang Budiarta