Polisi Gelar Operasi Khusus Tekan Pelanggaran Hukum dan Lalu Lintas

PED, NUSA PENIDA POST

Kondisi kendaraaan dan prilaku pengendara kendaraan bermotor memang masih jauh dari cerminan tertib berlalu lintas, hampir sebagian besar kendaraan bermotor tidak memenuhi standar keselamatan berlalu lintas dan melanggar hukum, mulai dari tidak adanya kaca spion, lampu sein, plat nomor polisi termasuk pemakaian helm SNI. Pelanggaran lain berupa administrasi juga mendominasi, banyak pemilik kendaraan yang tidak melakukan samsat berkala serta pengendara yang tidak memiliki SIM atau di bawah umur. Belakangan marak isu beredarnya sepeda motor selundupan dengan harga miring bahkan sejumlah pelaku sempat digelandang petugas.

Setelah beberapa kali kecolongan dengan maraknya jual beli sepeda motor bodong alias selundupan di wilayahnya, jajaran Polsek Nusa Penida kini bergerak cepat untuk mencegah aksi serupa. Seperti yang terlihat pada Minggu siang, 9 Nopember 2014, puluhan petugas Satlantas yang diback-up sejumlah unit menggelar operasi rutin untuk mengecek kelengkapan surat-surat kendaraan di depan Mapolsek, jalur Toya Pakeh-Sampalan. Satu persatu pengendara dicek kelengkapan kendaraannya, tampak sejumlah pelanggar yang terjaring razia petugas pun langsung ditindak berupa pembinaan dan pemberian sanksi sesuai aturan.

Kanit I Lantas Polsek Nusa Penida, Ipda Sang Ketut Susila saat menggelar razia rutin (9/11)

Kanit I Lantas Polsek Nusa Penida, Ipda Sang Ketut Susila saat menggelar razia rutin (9/11)

Menurut Kanit I Lantas Polsek Nusa Penida, Ipda Sang Ketut Susila, pelanggaran sangat beragam baik kendaraan maupun pengendaranya.

“Kita menggelar operasi khusus sadar wibawa untuk menekan pelanggaran lalu lintas dan hukum. Banyak sekali kita temukan kendaraan yang tidak dilengkapi plat nomor, spion dan kelengkapan lain. Pengendaranya juga kita tindak karena tidak membawa SIM dan STNK,” jelasnya (9/11).

Inspektur Polisis Dua yang sudah bertugas selama 8 tahun ini mengaku paham betul dengan karakter masyarakat Nusa Penida. Pihaknya juga tidak bisa melakukan penegakan hukum secara total dengan berbagai pertimbangan.

“Kondisi di sini berbeda dengan di kota, tidak bisa penegakan hukum secara total, karena akan jadi bumerang buat kita. Memang perlu waktu yang cukup lama untuk mengubah prilaku berlalu lintas masyarakat. Secara perlahan-lahan pasti bisa karena tidak hanya menggelar razia, kita memberi pemahaman ke sekolah-sekolah atau masuk pas upacara bendera,” terang Perwira Pertama asal Desa Besang, Klungkung ini.

Reporter: I Gede Sumadi & Santana Ja Dewa

Editor: I Komang Budiarta