PHRI Badan Pimpinan Cabang Klungkung Gelar Sosialisasi Perdana

BATUNUNGGUL, NUSA PENIDA POST

Pasca dikukuhkan secara resmi pada Senin, (23/10) lalu di depan Pemedal Agung, Kompleks Kerta Gosa, Semarapura, jajaran PHRI BPC (Badan Pimpinan Cabang) Klungkung menggelar sosialisasi perdana kepada pelaku wisata khususnya pemilik akomodasi wisata di Nusa Penida. PHRI sebagai lembaga semi pemerintah dinilai memiliki andil besar dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak hotel dan restoran. Sosialisasi bertempat di Gedung KKP Nusa Penida yang dihadiri Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung yang diwakili Kabid Jibang, I Made Catur dan Kabid Sumber Daya Pariwisata Tjokorda Gde Romy Tanaya, Camat Nusa Penida I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya, Kapolsek Nusa Penida yang diwakili Putu Wardana beserta 50 pemilik hotel dan restoran.

PHRI BPC Klungkung menggelar sosialisasi bagi pemilik akomodasi wisata di kawasan Nusa Penida

“PHRI Klungkung paling terakhir terbentuk diantara 8 Kabupaten dan 1 Kota di Bali. Padahal potensi pariwisata kita tidak kalah dengan kabupaten lain. Keberadaan Perhimpunan Hotel Restauran Indonesia Badan Pimpinan Cabang Klungkung untuk menjebatani kepentingan pemilik hotel dan restoran yang ada di Klungkung. Karena kalau secara organisasi tentunya lebih mudah menghadapi masalah agar pariwisata di Nusa Penida bisa berkelanjutan,” papar I Wayan Kariana selaku Ketua PHRI Klungkung ketika membuka rapat sosialisasi, Rabu (22/11).

Peserta rapat yang kebanyakan pemilik penginapan dan restoran mengapresiasi keberadaan PHRI BPC Klungkung dan berharap organisasi ini bisa membantu dalam perkembangan akomodasi pariwisata.

“Kami senang ada organisasi PHRI Klungkung yang terbentuk. Sehingga bisa memfasilitasi setiap permasalahan yang ada yang menyangkut pariwisata Nusa Penida. Misalnya bagaimana PHRI Klungkung bersama dinas Pariwisata turun ke para penginapan dan restoran untuk mengklasifikasi hotel restoran,” harap I Ketut Sarjana pemilik Mae-Mae Beach House.

Sejumlah para pemilik Hotel yang berada dipinggir pantai agar diberikan ijin membangun penginapan.  Beragam isu pun dibahasa termasuk permasalahan sampah yang semakin banyak agar pemerintah mencarikan jalan keluarnya.

“Kami masyarakat hanya tahunya membangun. Tidak tahu apa-apa. Kami berharap pemerintah memberikan kami izin untuk membangun akomodasi Pariwisata dipinggir pantai. Karena kalau tidak semua akan kena gusur,” pinta I Wayan Tirta Yasa.

Menjawab hal tersebut, Camat Nusa Penida, I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya mengatakan bahwa pihak kabupaten bisa saja mengeluarkan ijin bersyarat seperti yang dilakukan Pemkab Badung.

“Badung bisa mengeluarkan ijin bersyarat pada bangunan pinggir pantai. Kiranya PHRI, Dinas Perijinan dan Pariwisata bisa studi banding ke Kabupaten Badung,” ungkap Agung.

Reporter: Dana

Editor: I Gede Sumadi