Pembangunan Klungkung Seharusnya Berbasis Data, Transparan dan Akuntabel

SEMARAPURA, NUSA PENIDA POST

Selasa kemarin, (10/3) Pemkab Klungkung menggelar Musrenbang tingkat kabupaten untuk perencanaan pembangunan 2016 mendatang. Musrenbang dilaksanakan di ruang Praja Mandala yang dibuka langsung oleh Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta. Turut hadir Ketua DPRD Klungkung, Ketua dan wakil fraksi, Plt. Sekda, Kepala Bappeda, staf ahli, pimpinan SKPD, LSM serta forum perbekel.

Dalam sambutannya, Suwirta kembali mengingatkan sebelas misi untuk mewujudkan Klungkung yang unggul dan sejahtera sebagai pijakan dalam perencanaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan kedepan harus mengacu pada data dan fakta sehingga pembangunan tidak salah sasaran.

Pembukaan Musrenbang Kabupaten Klungkung untuk perencanaan pembangunan 2016

Pembukaan Musrenbang Kabupaten Klungkung untuk perencanaan pembangunan 2016

“Dalam setiap program pembangunan di Klungkung harus berdasarkan data dan fakta sehingga tidak kone (red; katanya),” tegas Suwirta.

Lebih lanjut pada kesempatan tersebut Suwirta mengatakan setiap pembangunan akan melibatkan berbagai pihak, jika tidak, maksud baik belum tentu diterima baik.

“Kalau sudah transparan dan akuntabel semua akan berjalan baik,” imbuhnya.

Kepala Bappeda Provinsi Bali, Putu Astawa  dalam sambutannya mengatakan dalam perencanaan pembangunan harus memperhatikan semua aspek dan dipastikan akan ada pemeriksaan BPK maupun Inspektorat.

“Tidak saja berbasis kerja dan serapan anggaran tapi juga berbasis kinerja. Sehingga auditnya juga melihat hasil, proses dan perencanaan,” jelas Astawa.

Pada gilirannya, Kepala Bappeda Klungkung, I Putu Winastra memaparkan data-data yang cukup mencengangkan. Data yang rilis menunjukkan tingkat Index Pembangunan Manusia (IPM) berada pada urutan buncit dari seluruh kabupaten yang ada di Bali meski sedikit lebih tinggi dari kabupaten tetangganya, Karangasem. Khusus untuk angka harapan hidup (AHH), Klungkung juga meyakinkan diri berada di posisi terendah. Menariknya, data BPS menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Klungkung cukup tinggi padahal tingkat kemiskinan di Klungkung tergolong besar.

Staf ahli bidang pembangunan dan kesejahteraan, I Nyoman Sudipa yang dimintai pendapatnya mengatakan bahwa pengentasan kemiskinan dan peningkatan IPM harus ditangani  secara lintas sektoral. Semua sistem bergerak bersama dengan program-program yang tepat.

“IPM dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Klungkung harus ditangani lintas sektoral. Walaupun pertumbuhan ekonomi diatas 5% tapi tidak mampu mengurangi angka kemiskinan. Harus ada upaya penajaman program pengurangan kemiskinan dengan program-program pemberdayaan seperti pemberdayaan UKM dan industri kreatif,” terang Sudipa.

Reporter: Santana Ja Dewa

Editor: I Gede Sumadi