Menanti Blue Economy Zone Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida

SANUR, NUSA PENIDA POST

Sejumlah agenda dirancang terkait penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida yang dilakukan pada Minggu, 6 Oktober 2013 oleh Coral Triangle Center selaku mitra Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Salah satunya lokakarya nasional yang dihelat pada tanggal 2 sampai 3 Oktober 2013 di Hotel Werda Pura, Sanur. Menurut panitia pelaksana yaitu Coral Triangle Center (CTC), lokakarya dimaksudkan untuk mengkaji kebutuhan dan pengembangan kapasitas terkait pengintegrasian kawasan konservasi perairan (KKP) di tingkat lokal dengan pengembangan rencana tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil. Beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap marine conservation turut urun rembug antara lain; KKP Buleleng, Raja Ampat, Alor, Laut Sawu, dan Gili Matra sementara instansi dinas hadir Kadis DKP Provinsi Bali, Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali serta UPT Dinas Kelautan dan Perikan Nusa Penida termasuk Yayasan Nusa Wisata.

Lokakarya dibuka langsung oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kelautan dan Perikanan, Dr. Suseno Sukoyono. Dalam sambutannya, Suseno menyebut bahwa mengelola sumber daya kelautan berarti mengelola sumber daya manusianya baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Bisa dipastikan ketika kita berbicara tentang pengelolaan sumber daya laut, secara langsung maupun tidak kita sudah melakukan pemberdayaan terhadap manusia itu sendiri,” paparnya dengan tegas. Ia juga tidak menampik persepsi masyarakat terhadap konservasi yang lebih diidentikkan dengan ‘pelarangan.’ “Konservasi bukan melarang tetapi lebih kepada mengatur dan mengelola sumber daya yang ada untuk jangka panjang yang disebut blue economy zone,” terang Suseno.

Zonasi KKP Nusa Penida

Integrasi pemanfaatan dan pelestarian zona Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida

Kepala UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Penida, I Wayan Sidar (48) memaparkan tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan KKP adalah minimnya sumber daya. “Kami kekurangan SDM dalam pengelolaan sehingga potensi yang ada tidak tergarap maksimal,” jelas Sidar. Selain itu, ia juga mengakui kurangnya kesadaran akan kelestarian lingkungan, termasuk pengeboman karang, pembuangan limbah ke laut serta pengambilan terumbu karang dan pemanasan global.

Dalam presentasinya, Sidar juga memaparkan potensi kawasan perairan Nusa Penida yang sangat luar biasa. Dikatakannya, ada banyak spot istimewa seperti Crystal Bay, Blue Corner, Ceningan Well, SD Point, Manta Point serta Batu Abah. Merujuk pada hasil Rapid Ecology Essesment (REA) Marine pada bulan Nopember 2008, kawasan ini setidaknya memiliki 1.419 ha terumbu karang, 230 ha hutan bakau dan 108 ha padang lamun. Sementara berdasarkan penelitian Dr. Emre Turak dari Coral Expert, ditemukan 296 jenis karang langka. Biota laut unik lainnya adalah pari manta, napoleon, hiu, penyu, lumba-lumba, paus, duyung dan tentunya Mola-mola (sun fish). Ikan langka ini memiliki panjang rata-rata 2 meter dengan bentuk bulat dan biasanya muncul antara bulan Juli sampai September.

Luasan wilayah KKP mencapai 20.000 ha yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di bagian selatan samudra Indonesia. Bagian timur terdapat Selat Lombok serta barat dan utara dibatasi Selat Badung. Perairan Nusa Penida termasuk ke dalam segitiga terumbu karang dunia (The global coral triangle) yang wajib untuk dilestarikan. Dasar Hukum KKP Nusa Penida adalah SK Bupati Klungkung No. 12 tahun 2010, salah satu tujuannya adalah pemanfaatan perairan untuk keperluan wisata bahari. Aturan ini juga mengakomodir penetapan batas luar beserta zonasi yang terintegrasi antara pelestarian dan pemanfaatannya.

Kedepannya, pengelolaan dilakukan melalui pengembangan dan penguatan kelembagaan beserta dengan zonasi kawasan konservasi yang tepat. Dukungan yuridis KKP secara legal formal telah dimuat dalam UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan. UU tersebut kemudian direvisi menjadi UU No 27 tahun 2007 dan UU No 45 tahun 2009 mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berikut dengan peraturan turunan berupa peraturan pemerintah dan keputusan menteri.

“Selain regulasi yang jelas, kita juga  akan merencanakan program pelatihan dan penyuluhan yang ditujukan secara khusus untuk kelestarian KKP Nusa Penida,” tandas Balok Budiyanto yang merupakan Kepala Pusat Pelatihan Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Reporter: I Nyoman Meta

Editor: I Komang Budiarta