Kritik Anggaran, Kinerja Mantan Dewan Dipertanyakan dan Dianggap Mencla-mencle

SEMARAPURA, NUSA PENIDA POST

Pemasangan anggaran pembangungan infrastruktur Kabupaten Klungkung di anggaran induk 2015 dinilai tidak adil oleh segelintar orang. Penilaian sepihak muncul dari mantan ketua DPRD Kabupaten Klungkung periode 2009-2014 dari Partai Hanura, Putu Tika Winawan. Sebagaiman dilansir dari salah media harian, Tika mengaku heran dengan perbedaan anggaran untuk masing-masing kecamatan.

“Kelihatan sekali ini Nusanisasi atau terlalu mengutamakan Nusa Penida. Sementara tiga kecamatan lain dianaktirikan. Bagaimana mungkin anggaran untuk tiga kecamatan lebih kecil ketimbang dengan satu kecamatan. Kemana saja anggota dewan di kecamatan Banjarangakan, Klungkung dan Dawan”, ujar Tika sebagaiman dikutip dari Bali Post (8/12).

Kondisi infrastruktur jalan di Klungkung daratan dan Nusa Penida

Kondisi infrastruktur jalan di Klungkung daratan dan Nusa Penida

Tika bahkan menyebut fungsi budgeting dewan sangat lemah. Tudingan terkait anggaran tidak adil yang dilontarkan mantan dewan ini  justru mengundang kritikan dan hujatan pedas dari masyarakat. Sejumlah tokoh pun ikut bersuara lantang menentang pernyataan yang dinilai asbun dan sarat kepentingan. Banyak pihak mensinyalir, tudingan yang disampaikan hanya berdasarkan kepentingan pribadi semata. Tika yang notabena kontraktor diduga takut kehilangan proyek akibat penyesuaian dana anggaran berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas.

Data yang diperoleh redaksi menjabarkan anggaran sebesar 28 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Nusa Penida dan 11 miliar untuk perbaikan di tiga kecamatan di Klungkung daratan. Kritik terhadap tudingan anggaran tak adil muncul dari sejumlah tokoh, salah satunya I Nyoman Sudipa. Menurutnya, Tika yang merupakan mantan dewan justru dianggap tidak paham tentang penempatan dan perencanaan anggaran pembangunan sesuai dengan struktur wilayah.

“Dalam sistem perencanana pembangunan nasional penempatan anggaran berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan, maka penempatan anggaran berdasar hal tersebut. Berarti Pak Tika selama ini sebagai unsur pimpinan dewan sangat tidak paham mengenai perencanaan pembangunan. Kemana saja Pak Tika selama ini, kok baru bicara tentang Nusa Penida,” tandas Sudipa (08/12).

“Dasarnya adalah kebutuhan, fungsi dan untuk kesejahteraan masyarakat, sumber pendapatan terbesar dari pariwisata Nusa Penida dan luas wilayah Klungkung 2/3-nya ada di sini sudah sewajarnya itu dipakai untuk pembangunan yang selama ini terabaikan. Kalau Pak Tika bilang anggaran tidak adil, terus apa yang dilakukan beliau selama ini di DPRD. Kalau dulu kenapa diplot untuk Klungkung daratan selama 10 tahun bahkan lebih,” tanyanya dengan nada tinggi.

Sudipa juga menambahkan bahwa selama ini Nusa Penida memang kurang mendapat perhatian. Ia juga menyayangkan mengapa baru bicara tidak adil, Sudipa bahkan balik mempertanyakan kinerja Tika selama jadi anggota dewan.

“Bahkan ketika pileg dan pilbup, dalam kampanye  beliau mengatakan akan membangun Nusa Penida kemudian akan berkantor di sini kalau terpilih. Walaupun tidak terpilih tetapi komitmen ini tetap dikedepankan. Kalau begini berarti Pak Tika tidak konsisten dan mencla-mencle,” terang Sudipa

Suara keras juga dilontarkan oleh Diarta Darsa, menurutnya anggaran bukan masalah pemerataan semata tetapi lebih kepada prinsip keadilan dan sesuai dengan skala prioritas serta kebutuhan.

“Anggaran harus mampu menjawab dan menanggulangi sosial dan psikologis masyarakat yang selama ini Nusa Penida dianaktirikan. Jadi apa dasar ketidakadilan yang dimaksud?” ungkap Diarta (8/12)

Pendapat lain juga dikemukakan I Ketut Pesta, dalam pandangannya anggaran bukan warisan yang mesti dibagi merata. Adil menurutnya bukan pemerataan, ia pun mencontohkan jika memiliki 4 orang anak tidak harus semuanya dibekali dengan jatah yang sama, semua pasti berbeda sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan aspek lainnya.

“Tidak bisa dibagi merata begitu baru dikatakan adil. Ada skala prioritas dan tingkat urgency. Kita mesti sadar 2/3 wilayah dan PAD Klungkung bersumber dari Nusa Penida. Bagaimana mendongkrak Klungkung kalau pembangunan infrastrukturnya tidak diperbaiki. Bila perlu Pemprov Bali pun mesti membuat skala prioritas pembangunan karena sudah sekian lama kita dimarjinalkan,” papar Pesta.

Pesta bahkan menyebut anggaran tersebut belum cukup mengingat pembangun infrastruktur terutama jalan di Nusa Penida tidak ada penanganan optimal selama puluhan tahun.

“Prinsip keadilan itu sebanding dengan hak atau kebutuhan. Lihat saja jalan di Klungkung dan di Nusa Penida, jalan terbaik di daratan dengan jalan terbaik di Nusa, bagaimana? Dari postur anggaran masih kurang. Masak jalan bagus diperbaiki hanya untuk alasan pemerataan anggaran sementara yang benyah (red; rusak) dibiarkan,” pungkasnya.

Reporter: I Gede Sumadi

Editor: I Komang Budiarta