Konsep Tri Mandala Memilih Pemimpin Klungkung

koran

Untuk download Nusa Penida Post Vol 26 klik gambar di atas!

Money Politic & Politik Transaksional Awal Mula Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Di panggung politik ada idiom bahwa tidak ada kawan dan lawan sejati, yang ada hanya kepentingan yang abadi. Seolah idiom ini semakin menegaskan bahwa politik praktis memungkinkan semua bisa terjadi atas dasar kepentingan semata. Politik tak ubahnya seperti praktek dagang yang diperjualbelikan dengan bahasa politik yang dikemas rapi sehingga seolah-olah dihadapan masyarakat terlihat elok dan wajar.

       Praktek dagang dalam politik lazim disebut politik transaksional yang umumnya menukarkan kepentingan kedua belah pihak atau lebih dari pemangku kepentingan politik. Hal ini bisa dilihat dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif maupun pilpres. Politik transaksional terjadi walaupun awal mulanya tidak terlihat sama sekali. Contohnya dukung-mendukung oleh partai saat pemilihan pilpres, imbalannya adalah pada saat pengambilan keputusan di DPR partai koalisi satu haluan, kursi menteri bahkan kasarnya jatah proyek, seperti kasus kuota impor daging sapi. Demikian praktek-praktek semacam ini sangat mungkin terjadi pada pilkada Klungkung 23 Agustus 2013 mendatang. Janji-janji bantuan dana seperti bantuan sosial (Bansos), akan dicairkan ke beberapa wilayah desa adat dan money politic dengan memberikan sejumlah uang ke pemilih secara tunai agar memilih kandidat tertentu.

tajuk rencana

Konsep Tri Mandala pada tataran pemilihan pemimpin

Isu politik uang semakin santer belakangan ini, mengingat Pilkada Klungkung makin dekat. Beberapa orang yang tidak disebutkan namanya mengungkap bahwa mereka dijanjikan Rp 500.000 per Kepala Keluarga apabila memilih kandidat tertentu. Ini dilakukan secara rapi  oleh tim sukses kandidat pasangan tertentu. Praktek-praktek politik transaksional menjadi awal mula terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme pada pemerintahan bupati dan wakil bupati mendatang. Logikanya adalah dana bantuan sosial akan jatuh ke kelompok pendukung kandidat tertentu saja bukan kepada mereka masyarakat Klungkung yang membutuhkan. Jabatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Klungkung ( SKPD ) pun tidak akan tidak sesuai kemampuan profesionalisme atau lebih kepada kedekatan sehingga pelayanan publik menjadi korbannya, terlebih jabatan-jabatan strategis penentuan kebijakan. Kandidat terpilih yang melakukan money politic tersebut tentunya mencari keuntungan pada saat memangku jabatan, misalnya dengan jalan korupsi, kolusi dan hampir setiap kegiatan didahului dengan “nombok”.

Korupsi, kolusi dan nepotisme seperti kentut yang baunya tercium tetapi susah dibuktikan. Sulitnya membuktikan praktek KKN semacam ini karena dilakukan pada ruang yang tertutup rapat, dibawah meja dan tentunya hanya mereka yang tahu. Walaupun terendus dan tertangkap itu ibarat gunung es yang tampak hanya ujungnya saja, padahal kenyataannya jauh lebih banyak dan lebih besar. KKN akan terjadi di Kabupaten Klungkung bermula dari kita sebagai masyarakat yang memilih pemimpin yang salah dan ikut dalam arus politik transaksional. Strata pemilih bisa dianalogikan seperti pembagian wilayah dalam suatu pura yaitu nista, madya dan utama.

       Nista adalah memilih pemimpin dengan praktek transaksional dan money politic. Pemilih menerima bantuan dalam berbagai bentuk termasuk uang serta memilih kandidat yang memberikan bantuan dan uang itu sehingga akan tercipta pemimpin rakus yang nista dan berpotensi besar KKN. Pemilih kategori madya adalah pemilih menerima bantuan dan uang dari calon kandidat tetapi memilih sesuai hati nurani. Kategori pemilih utama adalah memilih pemimpin sesuai kata hati dan menolak uang maupun bantuan apalagi janji sehingga akan tercipta pemimpin yang utama.

       Extraordinary crime (kejahatan luar biasa) dalam bentuk KKN akan terjadi apabila kita sebagai pemilih dengan kategori nista dan kepentingan masyarakat Klungkung secara menyeluruh akan terkena imbasnya dalam 5 tahun ke depannya. Semua masyarakat harus memilih dengan cara utama sehingga tercipta pemimpin Klungkung yang utama pula. Bupati Klungkung terpilih harus mampu mengayomi seluruh kepentingan masyarakat Klungkung, mensejahterakan masyarakat, meningkatkan PAD, tidak ada lagi kebobrokan dan tombokan PNS, tidak sok pintar dan paling benar, tidak terjadi proyek abal-abal yang mangkrak, dan birokrasi dinasti yang sarat KKN. Setidak-tidaknya apabila terpaksa dan tidak enak hati kategori madya sebagai jalan tengah, terima uangnya, memilih tetap sesuai kata hati. (I Wayan Sukadana)