Elemen Masyarakat Bali Tolak Wisata Syariah

DENPASAR, NUSA PENIDA POST

Bali merupakan pulau kecil namun pesonanya mampu membuat mata dunia terpana dengan segala keindahan alam dalam balutan adat budaya yang adiluhung. Konsep tatanan dengan landasan Tri Hita Karana membuat Bali tampil istimewa dibanding ribuan pulau lainnya. Bali memiliki karakter budaya yang khas sesuai dengan adat budaya lokal, bukan hasil adopsi sehingga diakui dunia. Keunikan ini menjadikannya sebagai destinasi wisata dunia bahkan sumber devisa wisata Indonesia.

Komponen masyarakat Bali mendatangi gedung DPRD Bali untuk  menolak wisata syariah di Bali

Komponen masyarakat Bali mendatangi gedung DPRD Bali untuk menolak wisata syariah di Bali

Belakangan muncul isu yang cukup membuat gerah warga Bali terkait munculnya wisata syariah yang sempat didengungkan. Kontan isu ini memantik penolakan bahkan dianggap mengangkangi budaya Bali yang sudah ada dan menjadi napas kehidupan warga Bali. Menteri Pariwisata, Arief Yahya pun dikecam terkait pernyataannya bahwa syariah yang dimaksud bukan urusan agama, warga justru menganggap ini hanya trik dan akal-akalan belaka untuk memuluskan misi tertentu.

“Yang disebutkan syariah disini khususnya dari segi makanan, karena ada yang ingin makanan yang sudah tersetifikasi halal. Jadi ini bukan pada soal agama, tapi lebih pada lifestyle saja.” ujar Menpar Sabtu, (21/11).

Ketua MES Bali, Dadang Hermawan pun sempat melakukan klarifikasi untuk meluruskan polemik yang terjadi.

“Saya tidak ada bicara soal itu. Seperti dalam pemberitaan tidak ada menyebut menggarap Desa Syariah. Saya hanya ambil sample kecil. Oleh karena itu kita akan ubah program kerja itu. Saya waktu itu hanya ingin berbuat sesuatu bagi masyarakat,” ucap Dadang usai Diskusi, Minggu (22/11) seperti dilansir Pos Bali.

Berbagai sindiran berupa meme, penolakan, hingga hujatan lewat media sosial menjadi perbincangan nitizen. Aksi advokasi penolakan langsung pun disuarakan sejumlah elemen masyarakat Bali. Selasa siang, (24/11) mereka mendatangi Gedung DPRD Bali, Renon termasuk Kantor Gubernur Bali. Elemen masyarakat yang ikut serta seperti Cakrawahyu, Buldog, KMHDI, Puskor, YJHN, Eling Nusantara, Gases Bali dan lainnya diterima oleh DPRD Bali, yakni I Nyoman Sugawa Korry, I Nyoman Parta, Ngakan Samudra dan anggota lainnya beserta staf.

Dalam advokasinya, Ida Bagus Susena menggarisbawahi bahwa warga Bali tidak anti agama tetapi setiap orang yang hidup dan tinggal di Bali wajib menghargai budaya yang ada. Tidak seperti kacang lupa sama kulitnya. Ia juga meminta agar MES Bali dibubarkan. Sementara Wayan Dodik dari Sesetan meminta orang-orang yang terlibat penghianatan budaya Bali harus diberi sanksi tegas.

“Kami bukan anti agama, banyak umat dan etnis lain yang mencari rejeki di Bali, silahkan. Kita juga sudah punya tatanan sosial budaya selama berabad-abad jadi jangan lagi direcoki. Hargai budaya kami dan jangan dikekang, silahkan lakukan di tempat lain saja,” ujar Susena dalam orasinya.

Nyoman Sumarta dari Cakrawahyu Badung bahkan dengan nada tegas menolak wisata syariah dan meminta anggota dewan untuk menindaklanjuti. Menurutnya Bali memiliki peradaban yang uni dan tidka bisa ditemukan di tempat lain. Disisi lain, KMHDI menilai wisata syariah di Bali tidak sesuai dengan kontek budaya lokal dan bertentangan dengan Perda Bali nomor 2 tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali.

“Bali sudah punya branding dan pasar yang jelas. Apakah mau ini dihancurkan oleh ulah segelintir orang dengan peradaban baru? Kami minta dewan yang terhormat untuk menindaklanjuti ini,” pinta Sumarta.

Muliana, salah satu peserta aksi bahkan menyebut Bali sebagai benteng pertahanan terakhir budaya nusantara. “Kita harus punya jati diri. Bali adalah benteng budaya nusantara yang terakhir. Kami akan pasti menolak jika dicekoki dengan iming-iming dan misi tertentu untuk menghancurkan Bali,” tegas Muliana.

Menanggapi penyampaian dari elemen yang hadir, Sugawa Korry berjanji dengan serius akan menindaklanjuti termasuk memanggil Panitia MES dan mengecek programnya. Anggota dewan, Nyoman Parta sempat menyebut Menteri Pariwisata keblinger terkait kebijakan wisata syariah di Bali.

“Kami berjanji akan dengan serius menindaklanjuti ini. Pertama kami akan panggil Panitia MESnya. Kedua kami juga akan merumuskan kebijakan kepada Menteri Pariwisata,” ucap Sugawa di akhir diskusi.

Reporter: Sueka Putra

Editor: Nusa Penida Media