Editorial: Tolak Reklamasi, Melawan Kongsi Investasi Berkedok Revitalisasi

DENPASAR, NUSA PENIDA POST

Jumat pagi, (29/1) berbagai komponen masyarakat Bali berkumpul di Lapangan Puputan Margarana Renon untuk kembali menyatakan penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa. Aksi semakin menarik mengingat ada pembahasan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) reklamasi di komplek gedung Gubernur Bali yang dihadiri pihak TWBI. Sehari sebelumnya, masyarakat adat Sesetan juga menggelar penolakan dengan aksi long march hingga ke jembatan Pulau Serangan bahkan secara periodik penolakan terus disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat Bali.

Masyarakat Bali kembali turun untuk menyuarakan penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa

Masyarakat Bali kembali turun untuk menyuarakan penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa

Ironisnya, ketika rakyat Bali dan adat berjuang mati-matian menolak reklamasi yang berkedok revitalisasi, para pemimpin Bali justru seolah buta tuli. Wakil Bali di Senayan pun tak kuasa berontak, hanya terdengar dua suara wakil masyarakat Bali yang masih setia mengawal. Sempat beredar isu, uang miliaran yang sudah dikeluarkan oleh pihak pengususl reklamasi membuat sejumlah pihak diam membisu seperti sapi yang dicokok hidungnya. Pro dan kontra yang mewarnai juga sempat mempecundangi elemen rohanian hingga berbenturan dengan masyarakat Bali.

Usulan reklamasi Teluk Benoa berawal sekitar akhir 2012 lalu ketika pihak TWBI mengajukan permohonan ke pihak kampus UNUD untuk membuat kajian. Berikutnya, pihak TWBI melakukan audensi ke Gubernur Bali dan pihak LPPM UNUD mempresentasikan dokumen kelayakan di BAPPEDA Bali. Pada 26 Desember 2012, Gubernur menerbitkan SK 2138/02-C/HK/2012 tentang izin pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan wilayah Teluk Benoa. Pada pertengahan 2013, Kementrian Kelautan dan Perikanan juga mengeluarkan Permen nomor 17/PERMEN-KP/2013 yang memberi izin reklamasi di luar zona inti.

Setelah muncul berbagai penolakan dari masyarakat, DPRD Bali  menerbitkan rekomendasi agar Gubernur Bali meninjau ulang atau mencabut SK sebelumnya. Gubernur pun bersedia mencabut namun kembali mengeluarkan SK 1727/01-B/HK/2013 tentang izin studi kelayakan yang disinyalir untuk mendorong usaha reklamasi. Pada 20 Agustus 2013, rapat koordinasi LPPM UNUD menyebut reklamasi tidak layak. Meski dinilai tidak layak, pihak eksekutif mengajukan surat ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang memohon agar Teluk Benoa menjadi kawasanan pemanfaatan umum. Ujungnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perpres Nomor 51 tahun 2014 mengubah peruntukan Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi zona budidaya yang bisa direklamasi.

Kontan, Perpres ini menuai kecaman dan penolakan dari berbagai lapisan mulai dari adat, akademisi hingga masyarakat luas. Hampir seluruh desa adat yang bersinggunggan dengan wilayah Teluk Benoa menolak dengan keras termasuk wilayah lain. Masyarakat menilai, reklamasi hanya akal-akalan investor yang demi keutungan semata mengorbankan alam Bali.

Pihak investor berdalih, reklamasi yang akan membabat ratusan hektar hutan mangrove akan membuka lapangan kerja baru meski dipastikan mematikan nelayan dan usaha wisata lokal. Dalam beberapa pemaparan, pihak investor juga berjanji melestarikan budaya Bali walaupun faktanya puluhan titik kesucian di kawasan Teluk Benoa dicaplok habis. Ikon pariwisata Bali yang identik dengan budaya dan adat juga perlahan tergantikan dengan bangunan baru yang secara tidak langsung memudarkan identitas budaya Balil. Mereka juga berasumsi pembangunan daratan baru sebagai mitigasi bencana, terutama tsunami meski logikanya ketika ada tsunami pasti jalur evakuasi menuju perbukitan, bukan ke teluk yang diurug.

Dalih lain yang sering diungkapkan ke publik adalah penyelematan lingkungan dimana dari ratusan hektar lahan yang akan dibangun menjadi sarana wisata dan akomodasi lain, sisanya untuk membuat zona hijau. Meski begitu masyarakat tetap menolak, pengurugan yang dilakukan dituding memicu abrasi yang lebih parah. Contoh nyata yang bisa dilihat, reklamasi Pulau Serangan menimbulkan abrasi di wilayah yang bersingggungan. Secara ekologis, reklamasi akan berdampak besar termasuk daya tahan sebuah wilayah untuk mengakomodasi tekanan sosial termasuk isu lingkungan. Berbagai biota dan ekosistem alami yang telah ada pasti musnah. Tidak ada korelasi jelas bahwa pariwisata dengan reklamasi akan menyelamatkan lingkungan justru pariwisata yang model begini akan secara rakus tanpa ampun memperkosa lingkungan.

Penulis: Redaksi Nusa Penida Post