Editorial: Pilkada Lewat DPRD, Demokrasi Setengah Mati

JAKARTA, NUSA PENIDA POST

Mengakhiri masa jabatan periode 2009 – 2014, anggota DPR –RI menggelar rapat paripurna pada 25 September 2014 untuk agenda pengesahan sejumlah undang-undang, termasuk undang-undang keperawatan dan undang Pilkada yang masuk agenda kelima. Proses persidangan RUU pilkada berlangsung alot bahkan sidang sempat diskor. Selama proses persidangan, ada dua opsi terkait RUU Pilkada yakni pilkada langsung dan pilkada tidak langsung, namun muncul opsi ketiga yang diajukan Partai Demokrat, yaitu pilkada langsung dengan 10 syarat.

Dari total 560 jumlah anggota DPR, hanya 450-an yang hadir meski masih memenuhi batas kuorum. Sebelum menginjak ke agenda pengesahan RUU Pilkada, DPR terlebih dahulu mengesahkan Undang-undang Keperawatan. Hingga pukul 22.00 Wita, pembahasan RUU Pilkada masih berlangsung dengan lobi-lobi antar parpol koalisi baik yang pro maupun kontra. Menjelang akhir sidang, sistem lobi dan pendekatan belum menghasilkan keputusan dan hanya 361 dewan yang bertahan hingga ketok palu. Fraksi Demokrat yang merasa tidak terakomodasi usulannya memilih walk out dari ruang sidang. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat sempat berkomentar untuk mendukung pilkada langsung namun kondisi berbeda terjadi di sidang paripurna.

DPR menggelar sidang paripurna (25/9) dengan agenda pengesahan RUU Pilkada

DPR menggelar sidang paripurna (25/9) dengan agenda pengesahan RUU Pilkada

Voting terbuka akhirnya dilakukan setelah lobi-lobi tidak menghasilkan kesepakatan. Menjelang dini hari pengambilan keputusan dengan voting dengan 361 anggota dewan yang masih bertahan. Hasilnya Koalisi Merah Putih yang dimotori Gerindra, Golkar, PPP, PKS dan PAN menang telak dengan 226 suara yang memilih opsi pilkada lewat DPRD. Sementara opsi pilkada langsung yang didukung PDI-P, PKB dan Hanura hanya meraih 135 suara. Sidang yang dipimpin Priyo Budi Santoso pun ketok palu dan Undang-undang Pilkada lewat DPRD pun disahkan.

Kontan pengesahan Undang-undang Pilkada melalui mekanisme DPRD menuai beragam reaksi masyarakat. Semua kubu memang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi aroma dendam begitu mencolok. Sebagian beranggapan bahwa demokrasi telah dikebiri untuk kepentingan elit politik yang haus kekuasaan. Politisi demokrasi di Senayan pun dianggap gagal mengawal demokrasi yang sudah berjalan 10 tahun dan berujung pada kemunduran demokrasi. Ini membuka topeng para elit politik dalam merampok demokrasi yang seharusnya menjadi hak rakyat. Indonesia adalah salah satu negara dengan tatanan demokrasi terbesar tetapi layu sebelum berkembang. Jutaan suara rakyat dari pelosok negeri mengambang tanpa kejelasan dan kedaulatan bukan lagi di tangan rakyat melainkan milik segelintir politikus rakus. Suara sumbang yang mendukung pilkada lewat DPRD hanya muncul dari kaum elit partai.

Reformasi demokrasi berdarah-darah tahun 1998 silam seolah tanpa makna dan sia-sia belaka. Masyarakat diajak mundur ke jaman orde baru yang cenderung melegalkan kekuasaan kelompok tertentu. Demokrasi pragmatis ini adalah bentuk penghianatan terhadap hak rakyat. Jika undang-undang resmi berjalan, praktis pemimipin daerah hanya ditentukan oleh kaum petinggi partai dari pusat dan menjadi budak setia. Tidak ada lagi kepala daerah pilihan rakyat, yang ada mutlak pilihan partai. Kesempatan anak bangsa untuk menjadi pemimpin lewat jalur luar partai menjadi tertutup, kecuali bagi yang punya banyak modal. Praktek bagi-bagi kekuasaan dipastikan berjalan mulus dengan peluang KKN yang lebih dasyat. Perselingkuhan dan persekongkolan antara lembaga legislatif dan yudikatif pun berjalan rapi.

Tak kurang dari 150 juta rakyat dengan hak pilih hanya melongo menjadi penonton setia drama bagi-bagi kekuasaan. Gubernur, bupati/walikota yang dipilih DPRD akan mengabdi pada tuannya dan enggan mengurusi rakyat. Konstelasi politik dalam lima tahun kedepan dipastikan berjalan dinamis dan mungkin diwarnai friksi dan riak-riak kecil antara pemerintah pusat dan daerah dengan latar kepentingan politik yang berujung mengabaikan rakyat. Di lain sisi, pihak yang pro pilkada lewat DPRD berpendapat bahwa ongkos politik dan biaya pilkada terlalu mahal serta rawan menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Alasan ini dinilai terlalu klise dan mengorban demokrasi yang sesungguhnya. Harus diakui memang, berbagai persoalan dalam pilkada masih menjadi menjadi sorotan tetapi proses perbaikan pasti selalu ada. Pertanyaan yang terbersit adalah apa manfaat dari demokrasi yang sudah kita lewati selama 10 tahun? Apakah kita akan menjadi pembunuh demokrasi hanya demi kepentingan politik dan kekuasaan semata? Inilah ironi di negara yang katanya menyanjung demokrasi dan menempatkan kedaulatan di tangan rakyat namun berprilaku sebaliknya.

Berbagai kicauan pun muncul di media sosial dengan hujatan pedas. Tak patah arang, kelompok masyarakat dan mahasiswa yang peduli demokrasi tetap bersuara lantang. Judicial review ke Mahkamah Konstitusi menjadi jalan terakhir untuk tetap memperjuangkan hak konstitusi rakyat demi menegakkan demokrasi. Masih ada waktu 30 hari untuk peninjauan kembali undang-undang ini sebelum ditandatangani oleh presiden dan demokrasi benar-benar mati.

Penulis: I Gede Sumadi