Dorong Tertib Administrasi, Pengurusan KTP dan KK Gratis

BATUNUNGGUL, NUSA PENIDA POST

Tingkat kepedulian masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan dinilai masih sangat kurang. Tak jarang, masyarakat baru tergesa-gesa mengurus data kependudukan ketika ada keperluan mendadak, seperti ingin mendapatkan layanan kesehatan gratis atau melengkapi administrasi anak yang sedang menempuh pendidikan selebihnya diabaikan begitu saja. Umumnya warga sering berkilah bahwa pengurusan administrasi kependudukan dianggap ribet, banyak persyaratan dan biaya yang dikeluarkan cukup banyak.

Namun alasan itu sepertinya tidak berlaku lagi, kali ini Pemkab Klungkung mengeluarkan kebijakan pengurusan KTP dan Kartu Keluarga tidak dipungut bayaran alias gratis. Hal ini merujuk pada surat edaran Bupati Klungkung nomor 479/58/Disdukcapil per tanggal 19 Agustus 2014 lalu. Petugas Disdukcapil perwakilan Nusa Penida, I Ketut Lama yang ditemui di kantornya, Selasa (23/9) kemarin mengakui bahwa kebijakan ini masih berlaku bahkan masyarakat kepulauan diberi kesempatan mengurus di kantor kecamatan sementara 3 kecamatan di Klungkung daratan harus mengurus langsung ke kantor Disdukcapil.

Warga menunggu giliran untuk mengurus KTP dan KK di kantor perwakilan Disdukcapil Kecamatan Nusa Penida (23/9)

Warga menunggu giliran untuk mengurus KTP dan KK di kantor perwakilan Disdukcapil Kecamatan Nusa Penida (23/9)

“Dengan pertimbangan jarak dan transportasi,  Disdukcapil Klungkung membuka kantor pembantu di Kecamatan Nusa Penida. Ini dimaksudkan untuk mempermudah administrasi kependudukan. Sementara tiga kecamatan lainnya, warga langsung mengurus administrasi kependudukan ke Dinas,” jelasnya.

Lama juga tidak membantah meski pengurusan KTP dan KK sudah digratiskan namun ada beberapa desa yang masih memungut biaya administrasi. “Kami tegaskan kembali agar kepada desa tidak memungut biaya pengurusan KTP dan KK, jadi masyarakat bebas dari beban biaya. Acuannya sudah jelas sesuai surat edaran Bupati,” tambah Lama.

Melalui program ini, warga diminta tertib administrasi. Validasi data kependudukan berperan besar dalam pengambilan berbagai kebijakan kedepan termasuk jumlah pasti warga yang mempunyai hak suara pada pemilu. Lama kembali menekankan meskipun layanan pengurusan digratiskan bukan berarti warga mengabaikan persyaaratan. Pihak hanya akan melayani jika persyaratan sudah sesuai ketentuan.

“Kalau persyaratannya sudah lengkap pasti kami layani, tidak perlu khawatir,” tandasnya lagi.

Reporter : Santana Ja Dewa

Editor: I Gede Sumadi