Advetorial: Menakar Kinerja Petahana dan Peluang Penantang di Pilkada Klungkung

SEMARAPURA, NUSA PENIDA POST

Pemilihan kepala daerah Klungkung masih 18 bulan lagi, diperkirakan berlangsung pada Juni 2018 mendatang yang bersamaan dengan pemilihan Gubernur Bali. Meski masih jauh hingar bingarnya mulai terasa, sejumlah kandidat sudah terlihat memasang kuda-kuda. Berbagai klaim dukungan sudah mulai berhembus, tidak hanya petahana yang dipastikan kembali maju, sejumlah kandidat pun mulai unjuk gigi untuk menarik simpati. Para penantang pun beragam mulai dari politisi, birokrat hingga pengusaha meski baru satu yang sudah memastikan diri melaju. Lalu bagaimana peluang petahana dan para pesaingnya dalam pertarungan menuju K1 di Pilkada Klungkung 2018 mendatang?

Pilkada Klungkung diperkirakan pada Juni 2018 mendatang, sejumlah kandidat sudah mulai unjuk gigi

Pilkada Klungkung diperkirakan pada Juni 2018 mendatang, sejumlah kandidat sudah mulai unjuk gigi

Hampir setiap tahapan pilkada selalu memunculkan kandidat dari petahana atau incumbent. Calon incumbent bisa dikatakan memiliki popularitas lebih tinggi sebagai akibat dari jabatan yang diembannya dibandingkan challengers (red; penantang). Isu Pilkada Klungkung pun sudah menghangat, petahana I Nyoman Suwirta dan I Made Kasta yang didukung Partai Gerindra dipastikan kembali bertarung, terdengar selentingan Partai Demokrat akan merapat. Sementara calon penantang yang sudah memastikan melaju yakni Tjok Agung yang didukung PDIP, Agung bahkan sudah mengklaim didukung pihak puri dan sedang menjajaki koalisi dengan partai lain. Tjok Agung bukan sosok baru di jajaran birokrasi Klungkung, Ia sempat menjabat sebagai Wakil Bupati Klungkung dan pernah pula menduduki posisi Plt. Bupati Klungkung dipenghujung 2013 lalu.

Setiap kandidat sejatinya memiliki peluang yang sama untuk memenangkan persaingan dan mengamankan posisi. Semua sisi bisa dikembangkan dan diolah menjadi pendongkrak suara. Satu hal yang pasti kualitas kerja menjadi indikator utama masyarakat dalam menentukan pilihan. Pasangan calon juga dinilai dari kinerja, rekam jejak, hingga prestasi. Kondisi ekonomi, pembangunan, kebijakan, birokrasi dan layanan masyarakat tetap menjadi faktor penentu.

Meski tidak mutlak, petahana biasanya memiliki keunggulan secara populis. Berbagai jaringan dan relasi yang dibangun cukup solid dan tertata. Secara birokrasi juga memiliki pengaruh yang lebih kuat ketimbang lawan meski secara aturan setiap aparatur negara dilarang memihak pada salah satu pasangan. Sisi politik pun petahana dinilai lebih siap dalam mengkondisikan kekuatan partai politik pengusung dengan nilai tawar yang lebih tinggi. Hitungan di atas dengan semua potensi dan bekal yang dimiliki termasuk mesin partai serta jejaring, petahana pantas diunggulkan tetapi dalam politik semua bisa terjadi dan berubah secara dinamis. Suwirta sendiri bahkan menjawab diplomatis bahwa Ia akan tetap fokus bekerja agar siapapun penggantinya telah disiapkan sistem yang baik agar Klungkung tetap menjadi lebih baik, siapapun pemimpinnya.

Berbagai keunggulan yang dimiliki petahana memang bisa saja mendongkrak elektabilitas atau sebaliknya, jika sepanjang kepimpinan petahana tidak memiliki prestasi menonjol bukan tidak mungkin akan ditinggalkan pemilihnya. Sejumlah kelemahan mendasar seperti tersandung kasus korupsi, kebijakan yang sembrono, kinerja yang tidak memuaskan, birokrasi yang kacau dan layanan yang banyak dikeluhkan justru bisa melemahkan posisi petahana. Apalagi ketika calon lawan memiliki kapasitas dan potensi yang lebih baik, semua itu bisa menjadi boomerang. Tjok Agung yang didukung partai besar bisa saja mendulang suara apalagi jika koalisi sejalan dengan pengusung di laga Pilgub.

Secara kasat mata pembangunan di Kabupaten Klungkung dinilai sudah mulai menunjukkan hasilnya. Sejumlah kebijakan strategis dan pembangunan infrastruktur cukup signifikan. Iklim birokrasi yang dibangun sejauh ini sudah mampu membuat perlayanan lebih baik meski masih menyisakan berbagai catatan. Sekali lagi dalam politik semuanya memungkinkan. Baik petahana maupun penantang punya peluang yang sama untuk menggarap konstituennya dengan mengedepankan keunggulan masing-masing. Kinerja, rekam jejak dan prestasi bisa jadi asumsi dasar rakyat dalam menentukan pilihan ditambah wawasan calon, integritas serta kemampuan layak jadi acuan.

Setiap pasangan bisa saja memberikan klaim tetapi saat ini para pemilih sudah cukup rasional dengan mencermati visi misi, rekam jejak dan prestasi buka retorika teori belaka atau janji busuk. Ada banyak kantong-kantong suara yang bisa dikelola, undecided voters yang didominasi anak muda yang melek informasi memiliki jumlah yang cukup besar untuk digarap. Ditengah era digital yang ditandai media sosial, calon pemimpin daerah dituntut bisa menyajikan cara pendekatan rasional. Visi misi yang jelas dan terukur, rekam jejak dan prestasi calon pemimpin mutlak dijadikan ukuran. Pemilih tradisional yang bercirikan ideologi tertentu sudah jauh berkurang. Masyarakat lebih cenderung memilih figur, kapasitas, kapabilitas, rekam jejak, kinerja dan prestasi bukan yang jago umbar janji.

Pilkada Klungkung yang dijadwalkan serentak dengan Pilgub Bali menjadi hal menarik bagi partai pengusung. Partai pengusung Pilgub pasti diupayakan linear dengan partai pengusung di Pilkada Klungkung untuk memudahkan mobilisasi dukungan, kampanye dan pembangunan isu dianggap lebih sulit dan kurang efektif. Satu hal yang pasti pada Juni 2018 nanti, rakyat Klungkung kembali merayakan pesta demokrasi. Masyarakat Klungkung tidak bisa dipermainkan dengan isu klise primordial seperti suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) termasuk isu klan yang dipastikan ikut digoreng. Rakyat sudah melek dan cerdas, penentuan pilihan bukan dari isu-isu murahan dan kacangan tetapi kualitas kinerja menjadi indikator utama. Kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi menjadi penentu adil tidaknya proses kompetisi agar tidak justru menjadi bias demokrasi.

Penulis: I Gede Sumadi

Editor: NPM